PGRI Kilo Kabupaten Dompu Komplain Pemecatan Kepala Sekolah

PGRI Kilo Kabupaten Dompu Komplain Pemecatan Kepala Sekolah

Selasa, 14 April 2020


Dompu-Cakrawalaonlne, Persatuan Guru Relublik Indonesia (PGRI) Kecamatan Kilo mengklarisi pemecatan kepala sekolah di Kecamatan Kilo atas nama: Ahwan Spd Kiwuu, Bachtiar dari SMP PGRI Pali , Bambang Hermanto Kepala SMP Kambu, Dra Zumarya Spd Kepala SMP Taropo dan Faisal Spd Kepala SMA PGRI Dompu.

Ketua PGRI Kilo menjelaskan pada wartawan bahwa pemecatan tersebut telah melanggar himbauan badan lembaga  pengurus besar pusat Jakarta 28/2/20 yang ditujukan pada YPLP propinsi masing masing daerah,"Melanggar tata kelola organisasi di tahun 2020, tidak mentaati AD/ART, tidak pernah melakukan koordinasi dengan Pengurus Kecamatan kilo,"ujar Ilham PC Kilo.

Lebih lanjut dia megharapkan agar SK pemecatan tersebut dapat ditinjau kembali pemberhentian kepala sekolah tgl 26/3/20.

PGRI Kilo mengharapkan mengambil langkah kebijakan positif agar tidak merugikan pihak yang telah di non job.

Dengan adanya kasus pemecatan ini pengurus PGRI Kecamatan Kilo memberikan pernyataan tertulis dan lisan kepada publik, baik media masa maupun media online antara lain: tidak mau bertanggung jawab bila ada hal hal yang tidak diinginkan, dan merujuk pada ketidak percayaan terhadap kinerja PGRI Kabupaten yang memberikan rekomendasi pada propinsi, selama ini tidak pernah melakukan kegiatan rapat baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, dan memberikan pernyataan tidak mau memberikan dukungan dana iuran PGRI untuk membangun organisasi, dan sepakat keluar dari anggota," ungkap Ridwan wakil ketua,  Ishaka sekretaris dan bendahara Bambang Hermanto.

Pernyataan ini katanya telah di sampaikan ke seluruh elemen, seperti kepengurusan Pusat, propinsi , Kabupaten, Bupati Dompu, DPRD kabupaten Dompu , camat Kilo, UPTD Kilo dan Kapolres Dompu.

Sekjen PGRI Pusat kepada wartawan mengatakan agar bisa berkoordinasi dengan PGRI propinsi NTB.

Sedangkan Ketua PGRI propinsi NTB  Drs. M.Yusuf MPd saat dikonfirmasi mengatakan terkait pemecatan kepala sekolah yayasan PGRI agar bisa dipending dulu, namun PGRI Dompu telah terlanjur menyampaikan sehingga menjadi problematis.

Ketua YPLP Propinsi Dr.Abdulkadir kepada wartawan menjelaskan dengan adanya pemecatan kepala sekolah yayasan PGRI Kilo itu melalui mekanisme, dasar rekomendasi PGRI kabupaten kota Dompu dan melalui rapat pengurus Propinsi sejumlah 4 x dan tidak ada melanggar AD dan ART serta menghargai kinerja PGRI Kabupaten Kota. Zun