Terlalu Banyak Regulasi, Akibatkan 300 Kades Terlibat Penyalahgunaan Dana Desa

Terlalu Banyak Regulasi, Akibatkan 300 Kades Terlibat Penyalahgunaan Dana Desa

Jumat, 21 Februari 2020


Jakarta, APDESI yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia menyebut sekitar 300 kepala yang bermasalah dengan persoalan hukum. Cukup kecil dengan jumlah sekitar ada 316 desa dari total 74 ribu desa terjeratnya kasus penyalahgunaan dana desa ini tetapi Kondisi ini diharapkan tidak dijadikan tolak ukur penilaian terhadap alokasi dana desa secara menyeluruh.
Beberapa masalah jadi pemicu permasalahan hukum tersebut. Di antaranya regulasi yang dinilai terlalu banyak dalam pengaturan penggunaan dana desa hingga persoalan SDM yang rendah serta latar belakang pendidikan perangkat desa. Maka muncul kebijakan baru untuk Kepala Desa agar dapat melanjutkan jenjang pendidikannya minimal sarjana.

Pemerintah desa diharapkan tetap mendapat kepercayaan dalam pengelolaan dana desa mereka tak akan mengintervensi namun lebih kepada mengawal penggunaannya sehingga masyarakat benar-benar merasakan efeknya.
Tahun ini, dana desa meningkat menjadi  Rp 72 triliun. Dengan jumlah sebesar itu, satu desa akan mendapatkan dana Rp 1 miliar lebih.
Gubernur Ridwan Kamil meminta penggunaan dana desa mampu memberikan kemaslahatan bagi warganya. Dia pun tak ingin praktek penyelewengan terjadi mengingat besaran dana desa yang tak sedikit.
"Jangan sampai kepala desa terkena jerat hukum, karenanya, lebih baik di akhir jabatan meninggalkan banyak warisan, memberikan kebermanfaatan. Apalagi sekarang kan zaman digital ekonomi, dengan begitu, tinggal di desa tapi rejeki kota," katanya.
Untuk mencegah kasus alokasi Dana desa, Apdesi mengaku akan memperkuatan pemahaman terhadap regulasi. Mereka pun memahami bahwa sekarang pengelolaan dana desa tersebut membutuhkan pendekatan modern atau kekinian. Han-Sumber:SuaraMerdeka