Social Items



Bogor, Meski sering terkena masalah, petugas dari Dinas masih juga sering melakukan pungli terhadap penerima  dana sertifikasi.
Tiap triwulan, pungutan tun­jangan profesi selalu ada dan membe­bani guru-guru yang lolos ser­tifikasi ini. Hal tersebut dialami pula oleh seorang guru yang sehari-hari mengajar di SD Negeri Bo­jongrangkas, Kecamatan Ciam­pea, Kabupaten Bogor.

Guru NN yang sudah 32 tahun mengabdi sebagai guru menga­ku selalu dimintai uang Rp200 ribu oleh petugas, yang mengu­rus administrasi untuk pencai­ran tunjangan profesi guru.

Namun dia mengaku tidak menge­tahui pengalokasian uang ter­sebut. ”Duitnya saja belum dapat tapi sudah dimintain saja. Mending ngasih buat ho­norer daripada buat pegawas begitu,” kata NN, Senin (17/9).

Tak hanya itu, diapun akan kem­bali dimintai uang setelah uang tunjangan cair. Biasanya dalam satu tahun, dirinya empat kali me­nerima tunjangan profesi guru. Setiap pencairan itu ia pun harus mengeluarkan uang sebesar Rp350 ribu.

Adapun besarnya tunjangan, yakni satu kali gaji yang didapat sesuai golongan. “Jadi pungutan Rp200 ribu dibayar sebelum uang cair. Nanti setelah cair nih, ada lagi petugas yang datang ke sekolah untuk data. Itu dimintain lagi Rp150 ribu,” tutur NN.

Bila dijumlah dalam seta­hun, ia dipungut bayaran men­capai Rp1,4 juta. Setelah uang cair, beberapa hari kemudian akan didata kem­bali jika sudah dapat pencairan. “Nanti pasti dimintai uang lagi Rp150 ribu,” akunya.

Menurutnya, pungutan terse­but bukan terjadi di Kecamatan Ciampea saja, tetapi di setiap kecamatan di Kabupaten Bogor.
Hal senada juga diungkapkan diguru lain­nya yang mengajar di wilayah Cibinong. Hanya saja ia mengang­gap bahwa pungutan tiap kali tunjangan cair itu sebagai pem­bayaran pajak.

Ia mengatakan untuk mendapat­kan tunjangan profesi harus melalui beberapa rangkaian tes agar dapat lolos sertifikasi. “Ka­lau sudah lolos sertifikasi, baru kita berhak dapat tunjangan pro­fesi guru satu kali gaji,” kata DN.

Sementara itu, Kepala Seksi Guru Tenaga Kependidikan (GTK) SD Disdik Kabupa­ten Bogor, Dede Rahmat, me­nyatakan bahwa pungutan sebesar Rp200 ribu itu adalah ilegal. Sebab tidak ada dasar aturan untuk mena­riknya. “Soal pungutan Rp200 ribu itu tidak benar, kita hanya evaluasi saja soal sertifikasi guru untuk mengambil tunjangan dan itu tidak pakai dana,’’ tegas Dede.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam menga­ku bahwa pihaknya sudah mendengar informasi potongan tunjangan profesi guru.
Menurutnya, kondisi ini merupakan hal yang dikhawa­tirkannya ketika Unit Pelaksa­na Teknis (UPT) Pendidikan dibubarkan.

“Sebenarnya cara untuk memerang­inya mudah. Guru datang saja langsung ke dinas un­tuk mengurus, dinas kan kantor mereka juga. Kami akan sangat wel­come, karena dengan selesai cepat, bisa mempercepat sera­pan anggaran juga,” pungkas Luthfie. Darwis - sumber metropolitan id

Pungutan Sertifikasi Guru Masih Marak. Begini Tanggapan Dinas Pendidikan...

Cakrawala Online


Bogor, Meski sering terkena masalah, petugas dari Dinas masih juga sering melakukan pungli terhadap penerima  dana sertifikasi.
Tiap triwulan, pungutan tun­jangan profesi selalu ada dan membe­bani guru-guru yang lolos ser­tifikasi ini. Hal tersebut dialami pula oleh seorang guru yang sehari-hari mengajar di SD Negeri Bo­jongrangkas, Kecamatan Ciam­pea, Kabupaten Bogor.

Guru NN yang sudah 32 tahun mengabdi sebagai guru menga­ku selalu dimintai uang Rp200 ribu oleh petugas, yang mengu­rus administrasi untuk pencai­ran tunjangan profesi guru.

Namun dia mengaku tidak menge­tahui pengalokasian uang ter­sebut. ”Duitnya saja belum dapat tapi sudah dimintain saja. Mending ngasih buat ho­norer daripada buat pegawas begitu,” kata NN, Senin (17/9).

Tak hanya itu, diapun akan kem­bali dimintai uang setelah uang tunjangan cair. Biasanya dalam satu tahun, dirinya empat kali me­nerima tunjangan profesi guru. Setiap pencairan itu ia pun harus mengeluarkan uang sebesar Rp350 ribu.

Adapun besarnya tunjangan, yakni satu kali gaji yang didapat sesuai golongan. “Jadi pungutan Rp200 ribu dibayar sebelum uang cair. Nanti setelah cair nih, ada lagi petugas yang datang ke sekolah untuk data. Itu dimintain lagi Rp150 ribu,” tutur NN.

Bila dijumlah dalam seta­hun, ia dipungut bayaran men­capai Rp1,4 juta. Setelah uang cair, beberapa hari kemudian akan didata kem­bali jika sudah dapat pencairan. “Nanti pasti dimintai uang lagi Rp150 ribu,” akunya.

Menurutnya, pungutan terse­but bukan terjadi di Kecamatan Ciampea saja, tetapi di setiap kecamatan di Kabupaten Bogor.
Hal senada juga diungkapkan diguru lain­nya yang mengajar di wilayah Cibinong. Hanya saja ia mengang­gap bahwa pungutan tiap kali tunjangan cair itu sebagai pem­bayaran pajak.

Ia mengatakan untuk mendapat­kan tunjangan profesi harus melalui beberapa rangkaian tes agar dapat lolos sertifikasi. “Ka­lau sudah lolos sertifikasi, baru kita berhak dapat tunjangan pro­fesi guru satu kali gaji,” kata DN.

Sementara itu, Kepala Seksi Guru Tenaga Kependidikan (GTK) SD Disdik Kabupa­ten Bogor, Dede Rahmat, me­nyatakan bahwa pungutan sebesar Rp200 ribu itu adalah ilegal. Sebab tidak ada dasar aturan untuk mena­riknya. “Soal pungutan Rp200 ribu itu tidak benar, kita hanya evaluasi saja soal sertifikasi guru untuk mengambil tunjangan dan itu tidak pakai dana,’’ tegas Dede.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam menga­ku bahwa pihaknya sudah mendengar informasi potongan tunjangan profesi guru.
Menurutnya, kondisi ini merupakan hal yang dikhawa­tirkannya ketika Unit Pelaksa­na Teknis (UPT) Pendidikan dibubarkan.

“Sebenarnya cara untuk memerang­inya mudah. Guru datang saja langsung ke dinas un­tuk mengurus, dinas kan kantor mereka juga. Kami akan sangat wel­come, karena dengan selesai cepat, bisa mempercepat sera­pan anggaran juga,” pungkas Luthfie. Darwis - sumber metropolitan id

Tidak ada komentar