Social Items

ilustrasi


Regulasi baru BPJS Kesehatan telah memangkas tanggungan persalinan, katarak, dan fisioterapi, mendapat protes dan  penolakan dari pihak rumah sakit.

Dijajaran rumah sakit (RS) milik Pemprov Sulsel, misalnya, bersama-sama menyayangkan kebijakan yang dituangkan dalam Perdiyan (Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan) Nomor 5 /2018 itu. Yang dianggap merugikan masyarakat.

Tak ketinggalan, Direktur RSUD Haji Abdul Haris Nawawi, juga heran terhadap adanya evaluasi tanggungan BPJS Kesehatan inj. Ada beberapa item yang tidak lagi bisa diklaim.

Haris mengatakan, dari infomasi yang dia peroleh layanan yang disetop untuk klaim BPJS Kesehatan, antara lain penanganan katarak, fisioterapi, dan layanan bayi baru lahir. Padahal, itulah yang memakan biaya besar.

Haris menambahkan, jika layanan ini dihapuskan, maka beban pasien yang kena penyakit ini akan besar. Apalagi biaya tiga item ini tak kecil, bisa mencapai jutaan rupiah.
“Untuk katarak misalnya, bisa sampai puluhan juta rupiah. Apalagi layanan untuk bayi yang baru lahir, kan hitungannya per hari,” sesal Haris.

Pihaknya juga menilai, sosialisasi dari BPJS Kesehatan minim. Sampai sekaran mereka masih mengklaim pembiayaan untuk tiga komponen yang dihapuskan tersebut. Terutama pada pasien kelas III, yang merupakan kalangan menengah ke bawah.
“Jika BPJS Kesehatan tidak mau ganti, kita akan gratiskan. Kasihan kepada masyarakat, terutama bagi yang tidak mampu,” jelasnya.

Sejauh ini dirinya belum mendapat pemberitahuan itu. Pihaknya juga berharap RS yang lain juga tak lantas langsung mengambil keputusan. Mestinya semua tetap dipertanyakan dulu kepada BPJS Kesehatan.

Pekan depan pihaknya berencana akan bersurat langsung ke BPJS Kesehatan, terkait masalah penghapusan item pembiayaan tersebut. Dia tetap ingin mempertanyakan itu, meskipun sudah ada keputusan resmi dari BPJS Kesehatan.

“Pelayanan terbanyak kami juga pada di tiga item ini. Mungkin bagi kalangan atas tidak masalah, kasihan ini yang kelas III,” tambahnya.

Menanggapi hal ini Tarno seorang pengamat sosial memberikan informasi bahwa, bagi masyarakat miskin disarankan untuk melakukan persalinan di Puskesmas. Karena memang mekanisme harus di Puskesmas. Jika di Puskesmas tidak mampu, nanti pihak dokter akan memberikan rujukan ke rumah sakit yang ditunjuk dengan sistem berjenjang.
Jamz-sumberNusanews

BPJS Tak Lagi Tanggung Persalinan Warga Miskin Di Rumah Sakit...

Cakrawala Online
ilustrasi


Regulasi baru BPJS Kesehatan telah memangkas tanggungan persalinan, katarak, dan fisioterapi, mendapat protes dan  penolakan dari pihak rumah sakit.

Dijajaran rumah sakit (RS) milik Pemprov Sulsel, misalnya, bersama-sama menyayangkan kebijakan yang dituangkan dalam Perdiyan (Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan) Nomor 5 /2018 itu. Yang dianggap merugikan masyarakat.

Tak ketinggalan, Direktur RSUD Haji Abdul Haris Nawawi, juga heran terhadap adanya evaluasi tanggungan BPJS Kesehatan inj. Ada beberapa item yang tidak lagi bisa diklaim.

Haris mengatakan, dari infomasi yang dia peroleh layanan yang disetop untuk klaim BPJS Kesehatan, antara lain penanganan katarak, fisioterapi, dan layanan bayi baru lahir. Padahal, itulah yang memakan biaya besar.

Haris menambahkan, jika layanan ini dihapuskan, maka beban pasien yang kena penyakit ini akan besar. Apalagi biaya tiga item ini tak kecil, bisa mencapai jutaan rupiah.
“Untuk katarak misalnya, bisa sampai puluhan juta rupiah. Apalagi layanan untuk bayi yang baru lahir, kan hitungannya per hari,” sesal Haris.

Pihaknya juga menilai, sosialisasi dari BPJS Kesehatan minim. Sampai sekaran mereka masih mengklaim pembiayaan untuk tiga komponen yang dihapuskan tersebut. Terutama pada pasien kelas III, yang merupakan kalangan menengah ke bawah.
“Jika BPJS Kesehatan tidak mau ganti, kita akan gratiskan. Kasihan kepada masyarakat, terutama bagi yang tidak mampu,” jelasnya.

Sejauh ini dirinya belum mendapat pemberitahuan itu. Pihaknya juga berharap RS yang lain juga tak lantas langsung mengambil keputusan. Mestinya semua tetap dipertanyakan dulu kepada BPJS Kesehatan.

Pekan depan pihaknya berencana akan bersurat langsung ke BPJS Kesehatan, terkait masalah penghapusan item pembiayaan tersebut. Dia tetap ingin mempertanyakan itu, meskipun sudah ada keputusan resmi dari BPJS Kesehatan.

“Pelayanan terbanyak kami juga pada di tiga item ini. Mungkin bagi kalangan atas tidak masalah, kasihan ini yang kelas III,” tambahnya.

Menanggapi hal ini Tarno seorang pengamat sosial memberikan informasi bahwa, bagi masyarakat miskin disarankan untuk melakukan persalinan di Puskesmas. Karena memang mekanisme harus di Puskesmas. Jika di Puskesmas tidak mampu, nanti pihak dokter akan memberikan rujukan ke rumah sakit yang ditunjuk dengan sistem berjenjang.
Jamz-sumberNusanews

Tidak ada komentar